Senin, 15 Oktober 2012

PENALARAN DEDUKTIF


NAMA            : DITA PUJI LESTARI
NPM               : 222 10 106
KELAS           : 3EB17
TUGAS SOFTSKILL 1

PENGERTIAN PENALARAN DEDUKTIF
Penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Metode ini diawali dari pebentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Dengan demikian konteks penalaran deduktif tersebut, konsep dan teori merupakan kata kunci untuk memahami suatu gejala.
Contoh penalaran deduktif:
  • Semua manusia pasti mati (premis mayor)
  • Danu adalah manusia (premis minor)
  • Danu pasti mati (kesimpulan)
Contoh Kalimat Deduktif
  • Burung adalah hewan berkaki dua (premis minor)
  • Semua burung bisa terbang (kesimpulan)
  • Burung adalah hewan (premis mayor)

Penalaran Deduktif
Ø   Jika semua premis benar maka kesimpulan pasti benar
Ø  Semua informasi atau fakta pada kesimpulan sudah ada, sekurangnya secara implisit, dalam premis.
Jenis penalaran deduktif yang menarik kesimpulan secara tidak langsung yaitu :
1.      Silogisme Kategorial
Silogisme kategorial adalah Silogisme yang terjadi dari tiga proposisi.. Proposisi yang mendukung silogisme disebut dengan premis yang kemudian dapat dibedakan menjadi premis mayor (premis yang termnya menjadi predikat), dan premis minor ( premis yang termnya menjadi subjek). Yang menghubungkan diantara kedua premis tersebut adalah term penengah (middle term)
Premis umum : Premis Mayor (My)
Premis khusus : Premis Minor (Mn)
Premis simpulan : Premis Kesimpulan (K)
Contoh:
Semua tumbuhan membutuhkan air. (Premis Mayor)
Akasia adalah tumbuhan (premis minor).
Akasia membutuhkan air (Konklusi)
Hukum-hukum Silogisme Katagorik.
Aturan umum dalam silogisme kategorial sebagai berikut:
1)      Silogisme harus terdiri atas tiga term yaitu : term mayor, term minor, term penengah.
2)      Silogisme terdiri atas tiga proposisi yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan.
3)      Dua premis yang negatif tidak dapat menghasilkan simpulan.     
4)      Bila salah satu premisnya negatif, simpulan pasti negatif.
5)      Dari premis yang positif, akan dihasilkan simpulan yang positif.
6)      Dari dua premis yang khusus tidak dapat ditarik satu simpulan.
7)      Bila premisnya khusus, simpulan akan bersifat khusus.
8)      Dari premis mayor khusus dan premis minor negatif tidak dapat ditarik satu simpulan.

2.      Silogisme Hipotesis
Silogisme hipotetik adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi katagorik. Ada 4 (empat) macam tipe silogisme hipotetik :
        i.            Silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian antecedent.
Contoh:
Jika hujan saya naik becak.(mayor)
Sekarang hujan.(minor)
∴  Saya naik becak (konklusi).
      ii.            Silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian konsekuennya.
Contoh:
Jika hujan, bumi akan basah (mayor).
Sekarang bumi telah basah (minor).
∴  Hujan telah turun (konklusi)
    iii.            Silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari antecedent.
Contoh:
Jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul.
Politik pemerintahan tidak dilaksanakan dengan paksa.
∴  Kegelisahan tidak akan timbul.
    iv.            Silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian konsekuennya.
Contoh:
Bila mahasiswa turun ke jalanan, pihak penguasa akan gelisah.
Pihak penguasa tidak gelisah.
∴  Mahasiswa tidak turun ke jalanan.
Hukum-hukum Silogisme Hipotetik Mengambil konklusi dari silogisme hipotetik jauh lebih mudah dibanding dengan silogisme kategorik. Tetapi yang penting menentukan kebenaran konklusinya bila premis-premisnya merupakan pernyataan yang benar. Bila antecedent kita lambangkan dengan A dan konsekuen dengan B, maka hukum silogisme hipotetik adalah:
  • Bila A terlaksana maka B juga terlaksana.
  • Bila A tidak terlaksana maka B tidak terlaksana. (tidak sah = salah)
  • Bila B terlaksana, maka A terlaksana. (tidak sah = salah)
  • Bila B tidak terlaksana maka A tidak terlaksana.

3.      Silogisme Alternatif
Silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Proposisi alternatif yaitu bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya. Kesimpulannya akan menolak alternatif yang lain.
Contoh :
Nenek Sumi berada di Bandung atau Bogor
Nenek Sumi berada di Bandung.
∴  Jadi, Nenek Sumi tidak berada di Bogor.
4.      Entimen
Silogisme ini jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tulisan maupun lisan. Yang dikemukakan hanya premis minor dan kesimpulan. Contoh entimen:
  • Dia menerima hadiah pertama karena dia telah menang dalam sayembara itu.
  • Anda telah memenangkan sayembara ini, karena itu Anda berhak menerima hadiahnya

Sumber :



Rabu, 27 Juni 2012

CONTOH KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA


PT. A sebuah perusahaan yang bergerak dibidang rekayasa genetika, berlangganan jurnal-jurnal asing dengan tujuan menyediakan fasilitas referensi kepada para penelitinya. Kebijakan PT. A tersebut berkaitan dengan research and depelopment ( R & D ) yang dilakukan oleh PT. A untuk memperoleh produk-produk yang unggul.
Salah satu jurnal asing tersebut adalah science and technology yang diterbitkan oleh PT. B. PT.B adalah penerbit asing  yang ada di Indonesia diwakili oleh agen penjualan khusus. Untuk mempermudah penggunaan referensi tersebut, para peneliti memperbanyak/ menggandakan artikel-artikel dalam science dan technology tersebut membuat dokumentasi berdasarkan topik-topik tertentu. PT.B mengetahui perbanyakan yang dilakukan oleh para peneliti PT. A,  dan PT. B berpendapat bahwa perbanyakan yang dilakukan oleh para peneliti PT. A telah melanggar hak cipta.
Catatan :
Ø  PT. A adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan referensi untuk para penelitinya untuk pengembangan pendidikan
Ø  PT. B adalah perusahaan yang memuat ilmu pengetahuan yang bias dijadikan referensi ilmu pengetahuan
Ø  PT. B adalah perusahaan asing yang di Indonesia hanya diwakili oleh agen penjualan khusus

Bagaimana pendapat saudara terhadap kasus diatas yang hubungannya dengan ada tidaknya pelanggaran hak cipta ?


Jawab :
Pendapat saya terhadap kasus diatas ialah jika peneliti PT. A memperbanyak atau menggandakan artikel-artikel dalam science dan technology tersebut dan membuat dokumentasi berdasarkan topik-topik tertentu, jika peneliti PT. A mencantumkan referensinya yaitu PT. B maka peneliti PT. A tidak melanggar hak cipta dengan ketentuan mereka telah melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Tetapi, jika peneliti PT. A tidak mencantumkan referensinya maka ia telah melakukan pelanggaran hak cipta. Jadi, kesimpulannya jika kita ingin memperbanyak atau menggandakan artikel atau menyalin artikel dari orang lain sebaiknya dicantumkan referensinya dan membuat kesepakatan terlebih dahulu, itu lebih baik.

Selasa, 20 Maret 2012

HUKUM PERDATA (BUKU I)

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya.
Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.
Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum tersebut juga mempengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum Anglo-Saxon (yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-negara persemakmuran atau negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya Amerika Serikat), sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum komunis, sistem hukum Islam dan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan.
Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan BW)yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan azas konkordansi. Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian. Kitab undang-undang hukum perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu:
  • Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Orang merupakan subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan setiap orang tersebut tidak semua cakap, orang yang cakap pun belum tentu wenang.
v  Kecakapan
a. Menurut UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu berusia 18 tahun.
b. Menurut KUH Perdata, yaitu berusia 21 tahun.
c. Menurut KUH Pidana, yaitu berusia 16 tahun.
d. Menurut hukum adat, yaitu kuat gawe.
v  Faktor-faktor yang mempengaruhi kewenangan seseorang dalam hukum, diantaranya:
a. Kewarganegaraan, misalnya hanya WNI yang berhak memilki “hak milik” atas tanah.
b. Tempat tinggal
c. Jabatan/kedudukan, misalnya hakim dan pejabat hukum lain tidak boleh menerima barang yang masih dalam perkara.
d. Tingkah laku/perbuatan, misalnya Pasal 49 dan 53 UU No. 1 tahun 1974
Pasal 49
(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
a.       la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b.      la berkelakuan buruk sekali.
(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.
Pasal 53
(1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.


v  Tempat tinggal
Tempat tinggal ini terdiri dari:
1. Tempat tinggal sesungguhnya
a. Sukarela/berdiri sendiri, yaitu tempat tinggal seseorang yang keberadaanya tidak terikat pada pihak lain/sesuai dengan keinginan sendiri.
b. Wajib/lanjutan, yaitu tempat tinggal yang tergantung pada hubungan dengan pihak lain.
2. Tempat tinggal yang dipilih
Yaitu tempat tinggal yang ditunjuk sebagai tempat tinggal oleh suatu pihak atau banyak pihak untuk melakukan perbuatan tertentu.
3. Rumah kematian
Rumah kematian merupakan domisili terakhir yang penting untuk mengadili misalnya tentang warisan, piutang.
v  Hukum Keluarga
Perkawinan
Dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membetuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME.
v  Syarat-syarat perkawinan
Mengenai syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6-12 UU Perkawinan, diantaranya:
1. Adanya persetujuan dari kedua mempelai (Pasal 6:1)
2. Adanya izin dari orang tua/wali bagi yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6:2-6)
3. Usia laki-laik 19 tahun dan perempuan 16 tahun (Pasal 7:1)
4. Antara kedua calon mempelai tidak dalam hubungan darah (Pasal 8)
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal3:2 dan Pasal 4)
6. Bagi suami istri yang telah bercerai, kawin lagi, dan bercerai kedua kalinya dilarang untuk menikah lagi kecuali agama menentukan lain (Pasal 10)
7. Tidak berada dalam waktu tunggu calon mempelai yang janda.
v  Empat akibat hukum atas perkawinan menurut hukum perdata:
1. Akibat hukum bagi suami-istri itu sendiri, misalnya adanya hak dan kewajiban bagi keduanya.
2. Akibat hukum terhadap harta kekayaan suami-istri itu sendiri, yaitu hak atas harta benda di dalam perkawinan
3. Akibat hukum yang berlaku terhadap keturunan.
4. Akibat hukum bagi pihak ketiga






Kamis, 22 Desember 2011

TUGAS UMUM


NAMA : DITA PUJI LESTARI
NPM : 222 10 106
KELAS : 2EB17

 Cara Membuat Contoh Desain Tiket Melalui Microsoft Publisher

Saat teman saya ingin mengadakan acara, saya di percaya menjadi Sie. Publikasi. Saya di percaya membuat tiket, kemudian saya diberitahu oleh teman saya bahwa bisa membuat desain tiket pada Microsoft Word. Berikut langkah – langkahnya :
1.      Buka Microsoft Publisher dengan cara, Klik Start > Pilih All Programs > Pilih Microsoft Office > lalu Pilih Microsoft Publisher
2.      Lalu akan muncul seperti gambar dibawah ini ;


3.      Kemudian dapat memilih Labels, karena ukurannya dapat menyesuaikan dengan tiket. Maka akan muncul seperti gambar dibawah ini ;


4.      Pilih ukuran yang diinginkan, sebagai contoh seperti gambar dibawah ini ;


5.      Setelah itu, dapat di buat desain sesuka kita, jika ingin mngetikan text maka pilih text box yang ada pada toolbox disamping kiri. Jika ingin mengubah ukuran tiket dapat klik change page size.
6.      Jika ingin menambahkan picture, maka pilih insert > pilih picture > pilih picture from file (jika sudah ada di data komputer)
7.      Jika ingin menambahkan background, maka pilih format > pilih background. Maka akan muncul gambar seperti dibawah ini ;



8.      Dapat dipilih sesuai yang ada di tampilan, sedangkan jika ingin motif – motif yang selain di tampilan/ ingin munculkan background maka pilih more background. Maka akan muncul kotak dialog Fill Efects.


9.      Dapat memilih motif yang diinginkan.
10.  Setelah di buat contoh desain tiketnya, maka dapat dilihat pada print priview sebelum di cetak. Berikut ini contoh desain tiketnya ;


Itulah sedikit penjelasan saya mengenai membuat desain tiket menggunakan Microsoft Publisher.